Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 432 |
| Kemarin | : | 68 |
| Total | : | 38.467 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
Jakarta -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Arahan tersebut bertujuan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh sasaran yang paling memerlukan dukungan pemerintah.
Menurut Agustina, pemerintah akan memusatkan pemberian manfaat MBG kepada masyarakat yang berasal dari kelompok desil bawah, khususnya yang tinggal di daerah tertinggal serta wilayah dengan tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi.
"Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silahkan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silahkan diberikan," ujar Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Lebih lanjut, Agustina menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memfokuskan perhatian pada penataan kembali penerima manfaat Program MBG. Proses tersebut menjadi agenda utama pemerintah dalam kurun waktu satu bulan ke depan melalui pengkajian yang dilakukan secara mendalam agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Ia menuturkan bahwa dalam rapat yang digelar bersama Presiden juga dibahas berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, terutama terkait kondisi sosial ekonomi peserta didik yang beragam meskipun berada dalam satu sekolah yang sama.
"Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah," kata Agustina.
Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, pemerintah juga memperhatikan dampak psikologis terhadap para siswa dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai penerima manfaat tidak hanya didasarkan pada data kesejahteraan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial di lingkungan sekolah agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan yang dapat memengaruhi psikologis peserta didik.
"Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis," jelasnya.
Agustina juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan terkait penyaluran Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Presiden, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dipersiapkan dan dipertimbangkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang," ujar Agustina menegaskan arahan Presiden. (adm)
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Dukuhrejo
910 910
901 1811
1811
1811 1811
TOTAL : 1811 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Parto Sudiro RT 02 RW 02 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo |
| Desa | : | Dukuhrejo |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp 1.309.615.751,00 |
| Realisasi | : | RP 1.256.766.409,00 |
95.96%
| Anggaran | : | Rp 1.183.606.540,00 |
| Realisasi | : | RP 1.111.626.971,00 |
93.92%
| Anggaran | : | Rp 186.579.789,00 |
| Realisasi | : | RP 186.579.789,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.685.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.685.093,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 113.275.736,00 |
| Realisasi | : | RP 102.265.895,00 |
90.28%
| Anggaran | : | Rp 765.705.000,00 |
| Realisasi | : | RP 765.705.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 56.037.550,00 |
| Realisasi | : | RP 37.060.550,00 |
66.14%
| Anggaran | : | Rp 326.292.400,00 |
| Realisasi | : | RP 313.188.400,00 |
95.98%
| Anggaran | : | Rp 45.421.272,00 |
| Realisasi | : | RP 35.162.552,00 |
77.41%
| Anggaran | : | Rp 838.700,00 |
| Realisasi | : | RP 838.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 360.000,00 |
| Realisasi | : | RP 860.219,00 |
238.95%
| Anggaran | : | Rp 559.256.090,00 |
| Realisasi | : | RP 503.651.821,00 |
90.06%
| Anggaran | : | Rp 240.564.800,00 |
| Realisasi | : | RP 229.852.700,00 |
95.55%
| Anggaran | : | Rp 313.872.450,00 |
| Realisasi | : | RP 313.072.450,00 |
99.75%
| Anggaran | : | Rp 15.913.200,00 |
| Realisasi | : | RP 11.050.000,00 |
69.44%
| Anggaran | : | Rp 54.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 54.000.000,00 |
100%
Jakarta -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Arahan tersebut bertujuan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh sasaran yang paling memerlukan dukungan pemerintah.
Menurut Agustina, pemerintah akan memusatkan pemberian manfaat MBG kepada masyarakat yang berasal dari kelompok desil bawah, khususnya yang tinggal di daerah tertinggal serta wilayah dengan tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi.
"Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silahkan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silahkan diberikan," ujar Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Lebih lanjut, Agustina menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memfokuskan perhatian pada penataan kembali penerima manfaat Program MBG. Proses tersebut menjadi agenda utama pemerintah dalam kurun waktu satu bulan ke depan melalui pengkajian yang dilakukan secara mendalam agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Ia menuturkan bahwa dalam rapat yang digelar bersama Presiden juga dibahas berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, terutama terkait kondisi sosial ekonomi peserta didik yang beragam meskipun berada dalam satu sekolah yang sama.
"Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah," kata Agustina.
Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, pemerintah juga memperhatikan dampak psikologis terhadap para siswa dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai penerima manfaat tidak hanya didasarkan pada data kesejahteraan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial di lingkungan sekolah agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan yang dapat memengaruhi psikologis peserta didik.
"Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis," jelasnya.
Agustina juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan kebijakan terkait penyaluran Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Presiden, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dipersiapkan dan dipertimbangkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang," ujar Agustina menegaskan arahan Presiden. (adm)
Titik sudarti
21 Oktober 2026 07:29:23
Keren Semangat bekerja dan selamat berjuang Terus semangat dalam berinovasi mencari terobosan baru...